KAJIAN ATAS FORMULASI KEBIJAKAN PENGUNGKAPAN ASET SUKARELA

Abstract

Pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Pajak (UU HPP) yang salah satu pokok materinya meliputi kebijakan pengungkapan aset sukarela. Meski diharapkan dapat berimplikasi secara positif terhadap kehidupan masyarakat, namun tidak sedikit yang khawatir kebijakan ini dapat membawa dampak buruk di kemudian hari. Di sisi lain, kebijakan pengungkapan aset sukarela menimbulkan ketidakpastian karena masih banyak orang yang menilai kebijakan ini merupakan tax amnesty jilid dua. Untuk itu, penelitian ini berusaha untuk mengetahui apakah kebijakan pengungkapan aset sukarela merupakan salah satu bentuk dari tax amnesty, menganalisis dasar pertimbangan pemerintah dalam menetapkan kebijakan pengungkapan aset sukarela, proses formulasi kebijakan pengungkapan aset sukarela, dan pemenuhan kriteria good tax policy menurut Joint Venture’s Tax Policy Group dengan kebijakan pengungkapan aset sukarela. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan paradigma post positivist dengan teknik pengumpulan data kualitatif, berupa studi kepustakaan dan studi lapangan. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa kebijakan pengungkapan aset sukarela merupakan kebijakan yang sama dengan kebijakan tax amnesty. Kemudian, fungsi pajak sebagai instrumen politik dijadikan dasar pertimbangan pemerintah dalam menentukan kebijakan pengungkapan aset sukarela. Lalu, proses formulasi kebijakan pengungkapan aset sukarela telah sejalan dengan konsep formulasi kebijakan model rasional sederhana yang dikemukakan oleh Patton dan Savicky. Kebijakan pengungkapan aset sukarela juga telah memenuhi konsep good tax policy.