Journal of Tax Policy, Economics, and Accounting (TAXPEDIA)

UPAYA PENCEGAHAN PENGENAAN PAJAK BERGANDA TERHADAP PEKERJA REMOTE INDONESIA PADA PERUSAHAAN ASING DI LUAR NEGERI

Tasya Yonetha Mansjoer , Tio Naulita Aritonang, Sony Putri Lestari Sihombing — Sat, 31 May 2025 00:00:00 +0000

Pandemi COVID-19 membuat para pekerja kesulitan untuk melakukan pekerjaan di wilayah kantor. Salah satu alternatif yang marak dilakukan adalah dengan melakukan pekerjaan jarak jauh (remote working). Hal ini didukung pula dengan lahirnya era Revolusi Industri yang menargetkan fleksibilitas dan efisiensi dalam melaksanakan pekerjaan. Sistem kerja jarak jauh ini melahirkan pertautan antara negara pekerja dan negara perusahaan asing, yang menimbulkan suatu permasalahan terkait kewenangan pemungutan pajak sebab setiap negara memiliki sistem pemungutan pajak yang berbeda-beda. Salah satu masalah yang timbul adalah pengenaan pajak berganda (double taxation) terhadap subjek dan objek pajak yang sama. Pengenaan pajak berganda ini tentunya merugikan pekerja karena penghasilannya akan dikenakan dua kali pemungutan. Dengan demikian, diperlukan suatu upaya untuk mencegah pengenaan pajak berganda pada pekerja remote sehingga pengenaan pajak nantinya tidak akan merugikan hak-hak para pekerja remote. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan menganalisis produk hukum berupa peraturan dengan melihat kondisi di masyarakat yang terjadi secara nyata. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kedudukan hukum pekerja remote sebagai wajib pajak di Indonesia serta upaya pencegahan pengenaan pajak berganda terhadap pekerja remote yang bekerja pada perusahaan asing di luar negeri. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pekerja remote berdasarkan hukum positif di Indonesia, yaitu hukum perpajakan, merupakan subjek pajak orang pribadi yang termasuk wajib pajak. Dengan demikian, pengenaan pajak berganda (double taxation) atas penghasilan pekerja remote dapat dicegah, salah satunya dengan menerapkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) atau tax treaty agar tidak merugikan hak para pekerja remote.

EFEKTIVITAS NUDGE TERHADAP PENINGKATAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI: STUDI PADA KPP PRATAMA SUKABUMI

Robi Fajar Bahari, Akhmad Solikin — Sat, 31 May 2025 00:00:00 +0000

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas intervensi nudge baik deterrence maupun non deterrence terhadap peningkatan niat kepatuhan pajak wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Sukabumi. Non deterrence nudge yang digunakan terdiri atas dua pendekatan, yaitu pendekatan norma sosial dengan model minority norm dan pendekatan barang publik yang menggabungkan model gain frame dan loss frame. Penelitian dilakukan terhadap 160 sampel yang didapat dengan metode non probability sampling berupa sampling insidental yang dibagi ke dalam empat kelompok berbeda berdasarkan jenis nudge, termasuk kelompok kontrol, sehingga tiap-tiap kelompok terdiri atas 40 anggota. Niat kepatuhan pajak diukur dengan kriteria kepatuhan sukarela yang menggunakan instrumen kuisioner untuk mengukur kepatuhan mendaftarkan diri, mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) dengan lengkap, benar, dan jelas, mengirimkan SPT tepat waktu, dan menghitung dan membayar pajak terutang yang disebar secara online melalui media sos ial. Bentuk desain penelitian ini adalah post-test only control design dan analisis data dilakukan dengan one way ANOVA. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nudge dengan pendekatan norma sosial paling efektif dalam meningkatkan niat kepatuhan wajib pajak orang pribadi KPP Pratama Sukabumi relatif terhadap kelompok kontrol dibandingkan dengan pendekatan deterrence dan barang publik yang berhasil menambah tingkat kepatuhan pajak sebesar 9,05 persen. Sementara itu, analisis statistik deskriptif menunjukkan bahwa deterrence nudge menurunkan niat kepatuhan pajak.

ANALISIS ASAS PEMUNGUTAN PAJAK DALAM RANCANGAN UNDANG-UNDANG PENGAMPUNAN PAJAK

Pablo Dwipa Ananta Siregar — Sat, 31 May 2025 00:00:00 +0000

Pengampunan pajak atau tax amnesty merupakan konsep penghapusan sanksi bagi Wajib Pajak (WP) yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perpajakan. Pengampunan pajak merupakan salah satu bentuk insentif pajak dengan tujuan meningkatkan penerimaan negara dan kepatuhan WP. Data yang didapat oleh fiskus juga akan digunakan untuk mendukung fungsi pengawasan. Dengan dasar tersebut, pemerintah menambahkan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengampunan Pajak sebagai salah satu Program Legislasi Nasional (Prolegnas) untuk tahun 2025. Untuk dibakukan sebagai kebijakan perpajakan, pengampunan pajak hendaknya memenuhi asas-asas pemungutan pajak, yaitu revenue productivity, equality, dan ease of administration. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peluang pengesahan RUU Pengampunan Pajak sebagai Undang-Undang dan dilakukan dengan menilik penegakan asas-asas pemungutan pajak dalam program Pengampunan Pajak pada tahun 2016 dan Program Pengungkapan Sukarela pada tahun 2022 melalui penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian dilakukan dengan metode tinjauan pustaka sistematis (SLR) serta menggunakan sumber sekunder melalui undang-undang, buku, dan penelitian terdahulu. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa pengampunan pajak hanya memenuhi asas revenue productivity, tetapi belum memenuhi asas equality dan ease of administration. Pengampunan pajak mendistorsi asas equality dengan menghilangkan sanksi bagi WP pelanggar ketentuan perpajakan. RUU Pengampunan Pajak juga meluluhkan asas ease of administration pada aspek certainty karena menghilangkan sanksi yang merupakan salah satu alat penegakan hukum.

ANALISIS PAJAK ATAS ROBOT DAN OTOMATISASI SEBAGAI LANGKAH DALAM MENANGGULANGI TINGKAT PENGANGGURAN TEKNOLOGI

Caezar Putra Shidqie — Sat, 31 May 2025 00:00:00 +0000

Perkembangan teknologi berimplikasi pada masifnya pemanfaatan teknologi mesin robot dan juga otomatisasi lainnya dalam kegiatan usaha karena keefektifan dan keefisienannya. Akan tetapi, hal tersebut kemudian menimbulkan suatu problematika baru secara global, yakni pengangguran teknologi karena tergantikannya tenaga kerja manusia dengan teknologi mesin robot dan otomatisasi lainnya. Penelitian ini menyikapi tingkat pengangguran di Indonesia yang berada di posisi tertinggi se-Asia Tenggara, terlebih dengan adanya fenomena bonus demografi. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengusung implementasi pengenaan pajak atas robot dan otomatisasi di Indonesia dari sejumlah aspek, seperti skema, implementasi di negara lain, tantangan yang timbul, dan juga rekomendasi yang dinilai dapat menjadi jalan keluar dari persoalan tersebut. Analisis dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan menjadikan studi literatur sebagai metode pengumpulan data. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dengan metode kualitatif secara interpretif terkait urgensi pengenaan pajak atas robot dan otomatisasi lainnya di Indonesia. Penelitian ini mengungkap bahwa kebijakan pajak atas robot dan otomatisasi dapat menjalankan fungsi regulerend pajak, yakni untuk mengendalikan tingkat pemanfaatan robot dan otomatisasi lainnya untuk menekan angka pengangguran teknologi. Adapun, penelitian ini mengkaji pula implementasi dari pajak atas robot dan otomatisasi lainnya yang telah berlangsung di negara lain sekaligus mengeksplorasi berbagai problematika yang berpotensi timbul dari pajak-pajak tersebut beserta rekomendasi yang menjawab sejumlah problematika tersebut.

VAT AND DROPSHIPPING IN THE DIGITAL ECONOMY: A COMPARATIVE LEGAL PERSPECTIVE FROM INDONESIA, AUSTRALIA, AND SINGAPORE

Anita Cahya Pratiwi, Murwendah — Sat, 31 May 2025 00:00:00 +0000

The development of information technology currently enables offline community activities to occur online. The internet enhances the economy via electronic business transactions. The substantial increase in internet commerce transactions corresponds with the emergence of dropshipping, a sales model intended for individuals seeking to establish a business with minimal financial investment. Unlike electronic commerce transactions, dropshipping is also subject to tax. This study employs a descriptive qualitative approach to examine and contrast the implementation of VAT in dropshipping models in Indonesia, Australia, and Singapore. The results show that VAT collection on dropshipping complies with the legal characteristics of VAT and the concept of certainty. Nonetheless, there are no explicit regulations governing dropshipping in Indonesia, thus necessitating the examination of VAT collection practices in Australia and Singapore. The Directorate General of Taxes must establish regulations for enterprises engaged in dropshipping to ensure that those liable for VAT are acknowledged as taxable entrepreneurs under VAT legislation. This study emphasizes the need to develop specific regulations in response to the expanding scale and tax potential of dropshipping, focusing on transaction mechanisms and VAT obligations to ensure compliance and legal clarity.