Journal Of Tax Policy, Economics, And Accounting

SPATIAL CLUSTERING AND MACHINE LEARNING TO OPTIMIZE CARBON TAX DESIGN ACROSS ECONOMIC-ENVIRONMENTAL JURISDICTIONS

Iman Supriadi — Sun, 30 Nov 2025 00:00:00 +0000

This study focuses on designing a carbon tax policy based on spatial clustering and machine learning to identify optimal jurisdictions based on environmental-economic performance. The research aims to identify spatial patterns of environmental-economic performance across 38 countries, cluster countries based on similarity profiles using data-driven clustering methods, model the relationship between carbon prices/taxes, economic indicators, and environmental indicators, and recommend optimal carbon tax ranges for each jurisdictional cluster. Adopting a quantitative approach, this study utilizes secondary data from 38 countries, encompassing variables such as carbon prices/taxes, GDP, carbon emissions, energy consumption, industrial contribution to GDP, Environmental Performance Index (EPI), and climate change scores. The analysis employs Ward's hierarchical clustering method and evaluates silhouette coefficients to assess clustering validity. The results classify countries into five distinct clusters with varying environmental-economic characteristics. Developed nations with high environmental performance (e.g., Sweden, Norway, Denmark) are recommended to implement high carbon taxes (USD 100–150 per ton CO₂), while developing countries with high emission intensity (e.g., Indonesia, Kazakhstan) are advised to adopt low initial rates (<USD 15 per ton CO₂). Transitional economies are suggested to implement intermediate rates (USD 20–60 per ton CO₂). This study underscores the necessity of carbon tax policy differentiation based on economic capacity and environmental performance, as well as the importance of international cooperation in technology transfer and energy transition financing. The theoretical contribution lies in integrating Pigouvian Tax frameworks, spatial approaches, and machine learning to develop a more adaptive environmental fiscal policy design.

CARBON TAX AND CARBON EMISSIONS IN ASEAN: EXPLORING THE MODERATING ROLE OF RENEWABLE ENERGY PENETRATION

Fajriyatul Abadiyah, Irna Bontor Febyola — Sun, 30 Nov 2025 00:00:00 +0000

This study examines the impact of carbon tax implementation on per capita carbon emissions in ASEAN countries, highlighting the moderating role of renewable energy within the national energy mix. Motivated by the urgent need to balance economic growth with emission reduction in developing regions, the research applies a quantitative approach using Dynamic Panel Generalized Method of Moments (GMM) with secondary data from the World Bank, OECD, IMF, and IEA covering 2010–2023. The findings reveal that adopting a carbon tax significantly reduces carbon emissions, confirming its effectiveness as a fiscal environmental policy instrument. Moreover, the share of renewable energy not only directly reduces emissions but also enhances the effectiveness of the carbon tax, indicating a strong synergistic effect when both policies are implemented simultaneously. The interaction between carbon tax and renewable energy proves to be significantly negative, suggesting that countries with higher renewable energy penetration benefit more from carbon tax policies. Among control variables, economic growth and urbanization are associated with higher emissions, while trade openness shows no significant effect. These results provide critical implications for ASEAN policymakers to integrate carbon taxation with renewable energy expansion strategies and reinvest tax revenues in green technology development. The study contributes novel evidence to environmental economics by validating Pigouvian Tax theory and policy mix frameworks in the context of Southeast Asian economies.

TINJAUAN EMPIRIS SENGKETA TRANSFER PRICING DENGAN ARGUMEN TANPA MOTIF PENGHINDARAN PAJAK DI PENGADILAN PAJAK

Hasan Azzahid, Lenny Fransiska — Sun, 30 Nov 2025 00:00:00 +0000

Penelitian ini menganalisis pola putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak Indonesia dalam menangani sengketa transfer pricing, khususnya ketika Pemohon Banding menyampaikan bahwa tidak terdapat motif penghindaran pajak. Meskipun Indonesia telah mengadopsi prinsip-prinsip Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) dalam regulasi perpajakannya, realisasi di ranah putusan sengketa tampak tidak selalu selaras. Dengan menyaring 58 putusan yang diucap pada 2023 yang memuat argumen tersebut, pemodelan regresi logistik penalti (metode Firth) dilakukan dengan variabel beban pembuktian dan yurisdiksi pihak afiliasi (lokal vs non lokal). Hasil penelitian menunjukkan bahwa bahkan dalam transaksi lokal yang relatif minim risiko penghindaran pajak, tingkat penolakan atas banding tetap ada. Jika beban pembuktian dibebankan kepada Terbanding (Direktorat Jenderal Pajak), maka kesempatan Pemohon Banding agar bandingnya diterima jauh lebih besar, sementara variabel lainnya tidak signifikan secara statistik dalam batas konvensional. Temuan ini mempertanyakan efektivitas dan konsistensi penegakan transfer pricing di Indonesia dalam mencegah praktik penghindaran pajak.

ANALISIS DESAIN KEBIJAKAN PAJAK KARBON DI INDONESIA: PERSPEKTIF POLICY TOOLS DAN KONTEKS DESAIN KEBIJAKAN

Pablo Dwipa Ananta Siregar — Sun, 30 Nov 2025 00:00:00 +0000

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas desain kebijakan pajak karbon di Indonesia dengan menggunakan perspektif policy tools dan konteks kebijakan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan dengan menelaah sumber sekunder seperti peraturan peraturan-undangan, laporan resmi, dan literatur ilmiah. Melalui penelitian Howlett sebelumnya, peneliti menggunakan kerangka tujuh dimensi desain kebijakan dari Howlett serta prinsip konteks kebijakan dari Schneider dan Ingram untuk mengkaji efektifitas desain kebijakan pajak karbon di Indonesa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa desain kebijakan pajak karbon Indonesia memiliki kelemahan pada aspek directness, dan visibility karena tarif dasar yang relatif rendah dan belum membentuk sinyal harga yang kuat bagi masyarakat maupun industri. Dimensi capital/labour intensity serta automaticity juga masih terbatas akibat kebutuhan investasi teknologi yang tinggi dan lemahnya kesiapan sistem Monitoring, Reporting, and Verification (MRV). Meskipun demikian, dimensi universality telah tercermin melalui prinsip pencemar membayar, sementara unsur forcing vs enabling lebih condong pada sifat enabling melalui partisipasi insentif di pasar karbon. Adapun dimensi reliance on persuasion vs enforcement belum dapat dinilai optimal karena penerapan ekosistem masih berkembang. Dari sisi konteks, prinsip goodness of fit belum tercapai karena masih adanya subsidi energi dan kapasitas kelembagaan yang lemah, sementara degrees of freedom dalam perancangan kebijakan juga terbatas akibat ketiadaan peta jalan resmi dan ruang pemikiran yang sempit. Penelitian ini menyimpulkan bahwa efektivitas pajak karbon akan sangat bergantung pada kemampuan pemerintah memperkuat keselarasan kebijakan desain dengan konteks institusional melalui peningkatan tarif bertahap, penguatan kapasitas administrasi dan MRV, serta merancang strategi transisi energi yang inklusif.

KEBIJAKAN FISKAL INKLUSIF: MENGGAGAS INSENTIF PAJAK BAGI PENYANDANG DISABILITAS DI INDONESIA

Aji Widya Firmansyah, Yesika Suryani — Sun, 30 Nov 2025 00:00:00 +0000

Penelitian ini berfokus pada isu kebijakan fiskal inklusif dengan mengkaji gagasan insentif pajak bagi penyandang disabilitas di Indonesia. Penelitian ini bertujuan merumuskan desain kebijakan insentif pajak yang ideal bagi penyandang disabilitas dengan mengacu pada praktik internasional, menyusun simulasi perhitungan penghematan pajak, serta mengidentifikasi peluang dan tantangan implementasinya di Indonesia. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif-eksploratif melalui studi literatur serta wawancara dengan akademisi dan pekerja penyandang disabilitas. Hasil dan pembahasan penelitian menunjukkan bahwa skema tax deduction seperti di Malaysia dinilai paling sesuai dengan kondisi di Indonesia dibandingkan dengan negara lain. Kebijakan ideal yang ditawarkan berfokus pada kriteria penerima dan pengguna, mekanisme dan syarat penggunaan, jenis kebutuhan medis dan pendukung yang diperbolehkan, lokasi pilot project, metode sosialisasi, dan komponen tambahan tax deduction. Simulasi perhitungan membuktikan bahwa meskipun nominal penghematan pajak relatif kecil, kebijakan ini berkontribusi nyata dalam mengurangi beban ekonomi difabel dan memperkuat daya beli mereka. Peluang penerapan kebijakan diperkuat oleh landasan hukum, komitmen pemerintah terhadap agenda inklusi sosial, serta digitalisasi administrasi perpajakan. Namun, terdapat tantangan berupa keterbatasan kapasitas fiskal, data disabilitas yang terfragmentasi, serta literasi pajak yang rendah di kalangan pekerja difabel sektor informal. Implikasi penelitian menegaskan bahwa insentif pajak bukanlah bentuk keistimewaan, melainkan manifestasi keadilan sosial yang mendukung inklusi ekonomi nasional dan selaras dengan Sustainable Development Goals.