Journal of Tax Policy, Economics, and Accounting (TAXPEDIA)

DAMPAK KEBIJAKAN SIMPLIFIKASI LAYERING TARIF CUKAI TERHADAP FENOMENA MEROKOK PADA USIA REMAJA DI INDONESIA

Endrah Ilham Purna Irawan — 2024-11-30

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak kebijakan penyederhanaan tarif sigaret terakhir dari sebelas menjadi sembilan golongan yang diatur dengan PMK nomor 109/PMK.010/2022 tentang Perubahan Tarif Cukai Hasil Tembakau terhadap fenomena merokok pada remaja. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan analisis deskriptif dan Fishbone diagram. Hasil dari temuan ini menunjukkan bahwa dampak kebijakan simplifikasi layering menurunkan rata-rata prevalensi konsumsi sigaret remaja sebesar 2 (dua) persen. Penyederhanaan tarif cukai berdampak pada produk-produk sigaret, berupa penurunan konsumsi rumah tangga pada semua golongan tarif cukai. Kebijakan penyederhanaan layering cukai dan peningkatan tarif cukai secara bertahap dalam target jangka panjang untuk menurunkan konsumsi sigaret di Indonesia sebaiknya terus dilakukan dengan mempertimbangkan potensi kenaikan sigaret ilegal, dampak pada kesehatan, penerimaan negara dan ketenagakerjaan. Secara umum perubahan harga akan berdampak pada pengurangan konsumsi sigaret rumah tangga di Indonesia terutama di kalangan perokok perempuan yang lebih peka terhadap harga. Penerimaan cukai yang meningkat berdampak pada kenaikan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) yang lebih tinggi dari tahun sebelumnya, dan bisa digunakan untuk program-program penegakan hukum dan kesehatan. Selain kebijakan simplifikasi layering tarif cukai, prevalensi remaja merokok dapat diturunkan dengan mengurangi tindakan hukuman pada remaja yang merokok, dalam bentuk penyediaan layanan berhenti merokok di sekolah dan sosialisasi untuk tidak coba-coba merokok.

ANALISIS RENCANA PENERAPAN CUKAI TERHADAP MINUMAN BERPEMANIS DALAM KEMASAN SEBAGAI EKSTENSIFIKASI BARANG KENA CUKAI

Maulana Ma'ruf — 2024-11-30

Penderita penyakit tidak menular seperti diabetes melitus di Indonesia setiap tahun mengalami peningkatan. Konsumsi minuman berpemanis dalam kemasan yang semakin tinggi menjadi suatu permasalahan bagi kesehatan, utamanya pada penyakit tidak menular seperti penyakit diabetes, obesitas dan lain sebagainya. Cukai digambarkan mampu menjadi salah satu alat pengendalian atas konsumsi barang–barang yang memiliki eksternalitas dampak negatif, terutama pada masalah kesehatan. Penelitian ini bermaksud membahas tentang rencana pemerintah dalam menerapkan kebijakan atas cukai pada minuman berpemanis dalam kemasan dari sudut pandang kesehatan dan industri. Penelitian ini juga bertujuan untuk membahas faktor yang berkaitan dengan rencana kebijakan cukai terhadap minuman berpemanis dalam kemasan di Indonesia. Metode penelitian kualitatif telah digunakan dalam penelitian ini. Peneliti menggunakan data wawancara dan studi terdahulu untuk menjawab tujuan penelitian. Penelitian ini menemukan bahwa minuman berpemanis dalam kemasan sesuai dengan kriteria barang kena cukai yang ada. Perubahan harga produk dengan berdasarkan desain cukai yang ada mendorong pelaku industri minuman berpemanis dalam kemasan melakukan reformulasi produknya menjadi lebih sehat. Menariknya, desain barang kena cukai yang nantinya akan diterapkan ditujukan pada industri minuman pabrikasi. Fakta di lapangan dan berdasarkan hasil riset terdahulu membuktikan minuman manis kekinian memiliki kadar gula cukup tinggi, sehingga perlu dilakukan pengendalian dan pengawasan, salah satunya dengan pengenaan cukai.

ANALISIS PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN ATAS KRIPTO BERDASARKAN ASAS THE FOUR MAXIMS DALAM UPAYA PENINGKATAN PENDAPATAN NEGARA

Krisna Ganda Saputra - — 2024-11-30

Aset Kripto semakin populer di kalangan masyarakat Indonesia. Pada tahun 2022, jumlah investor kripto di Indonesia menembus 16,1 juta dan menjadi salah satu potensi penerimaan pajak yang besar. Pengenaan Pajak Penghasilan (PPh) atas aset kripto terbilang masih cukup baru, sehingga memerlukan formula kebijakan yang efektif dan tepat. Besarnya penerimaan pajak atas aset kripto bergantung pada total transaksi kripto. Maka dari itu, tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kebijakan PPh atas aset kripto yaitu PMK Nomor 68/PMK.03/2022 dengan menggunakan asas The Four Maxims. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif melalui studi literatur. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengenaan PPh atas transaksi kripto telah sesuai dengan asas The Four Maxims dan memiliki potensi dalam peningkatan pendapatan negara. Namun, pengenaan pajak kripto ini harus disertai dengan kehati-hatian agar mampu mendatangkan manfaat bagi semua pihak yang terlibat.

PENGARUH DIVERSITAS SUMBER DAYA MANUSIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK TERHADAP CAPAIAN PENERIMAAN PAJAK

Elam Sanurihim Ayatuna — 2024-11-30

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh diversitas Sumber Daya Manusia (SDM) terhadap capaian penerimaan pajak. Diversitas SDM yang dimaksud dalam penelitian ini mencakup proporsi pegawai wanita, usia, dan latar belakang pendidikan pegawai. Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari data Laporan Tax Administration 2023 Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) dan Laporan Tahunan Direktorat Jendral Pajak (DJP) sepanjang tahun 2009 sampai dengan 2021. Penelitian menggunakan metode kuantitatif. Pendekatan kuantitatif deskriptif digunakan untuk menjelaskan masing-masing variabel. Sementara analisis regresi digunakan untuk mengetahui hubungan antara diversitas SDM dan capaian penerimaan pajak. Hasilnya, proporsi pegawai wanita dan proporsi pegawai muda berpengaruh negatif namun tidak signifikan pada capaian penerimaan pajak, sementara proporsi pegawai yang memperoleh pendidikan pascasarjana berpengaruh positif dan signifikan pada capaian penerimaan pajak.

THE ANALISIS FASILITAS PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DIBEBASKAN (STUDI KASUS BIAYA JASA PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR)

Benny Gunawan Ardiansyah — 2024-11-30

Deprivatisasi sektor layanan publik, termasuk industri pengelolaan air bersih, terjadi di berbagai negara. Pengelolaan air bersih di Indonesia dilakukan oleh Perusahaan Daerah yang tergabung dalam Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia (Perpamsi). Salah satu masalah yang mengganjal bagi Perpamsi dalam penyediaan air bersih bagi publik adalah tingginya beban pajak, yaitu Biaya Jasa Pengelolaan Sumber Daya Air (BJPSDA), Pajak Air Permukaan dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Bahkan terdapat pengenaan PPN atas BJPSDA, sehingga mereka mengusulkan diberikannya fasilitas PPN dibebaskan atas jenis jasa ini. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis pemberian fasilitas PPN dibebaskan atas BJPSDA. Penelitian dilaksanakan dengan metode kualitatif yang bersifat explanatory study. Metode penelitian menggunakan prinsip pengenaan PPN berdasarkan Ottawa Framework sebagaimana direkomendasikan oleh Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD). Pemberian fasilitas PPN harus memenuhi prinsip umum : netralitas, efisiensi, efektifitas dan keadilan, kepastian dan, kesederhanaan serta fleksibilitas. Hasil penelitian membuktikan bahwa kebijakan PPN dibebaskan atas BJPSDA berpotensi melanggar prinsip netralitas, efisiensi, efektifitas dan kepastian, dan kesederhanaan. Sementara itu prinsip kepastian dan keadilan, serta fleksibilitas dapat terpenuhi.